Tanpa Lembaga PDP Independen, Indonesia Bakal Kesulitan Bangun Kepercayaan Masyarakat

  • Share
RUU Perlindungan Data Pribadi.

WMOTION.CO.ID – Koalisi Advokasi RUU Pribadi (KA PDP) menyoroti satu poin di Undang-Undang Pelindungan Pribadi (UU PDP) yang baru saja disahkan DPR beberapa hari lalu.

Salah satunya adalah keberadaan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (Lembaga PDP).

Menurut KA PDP, berbagai insiden pribadi yang dialami oleh sektor publik menunjukkan bahwa kementerian dan lembaga di Indonesia menjalani dua peran, yakni sebagai entitas yang turut mengatur dan mengimplementasikan isu PDP sekaligus sebagai pengendali dan pemrosesan data pribadi.

Hal itu berarti Indonesia memerlukan Otoritas Pengawas Pelindungan Data Pribadi (Otoritas PDP) yang memiliki kompetensi, sekaligus bisa secara adil melaksanakan tugas dan kekuasaannya untuk mengawasi kegiatan pemrosesan data yang dilakukan termasuk oleh atau untuk sektor publik.

Baca Juga:
Swasta Perlu Dilibatkan untuk Merumuskan Aturan Turunan UU PDP

“Oleh karena itu, keberadaan harus memastikan kehadiran Otoritas PDP (Lembaga PDP) yang independen. Tanpa otoritas PDP yang independen, Indonesia akan mengalami kesulitan di dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong akselerasi transformasi digital yang berkesinambungan di negara ini,” kata KA PDP dalam keterangannya, Kamis (22/9/).

Akan tetapi, KA-PDP menemukan kalau RUU PDP terbaru belum mengatur kelembagaan Otoritas PDP yang independen.

Pasalnya, kewenangan utama penyelenggaraan pelindungan data pribadi dan pengawasannya ada pada pemerintah, yaitu di Pasal 58 Ayat 1 UU PDP.

RUU Pribadi.

Kemudian, pemerintah akan menurunkannya pada sebuah lembaga yang nantinya akan ditetapkan oleh lewat Pasal 58 Ayat 2 dan 3 UU PDP.

Nah, lembaga itu juga akan bertanggung jawab kepada presiden, yang terdapat di Pasal 58 Ayat 4 UU PDP.

Baca Juga:
6 Tips Keamanan Siber untuk , Ancaman Kebocoran Data

“Nampak bahwa bakal Otoritas PDP di Indonesia adalah sebuah lembaga yang berada pada kaki pemerintah. Sementara itu, pemerintah akan memiliki dua persona, yaitu sebagai pengawas sekaligus yang diawasi,” tandas Koalisi.

#Tanpa #Lembaga #PDP #Independen #Indonesia #Bakal #Kesulitan #Bangun #Kepercayaan #Masyarakat

Sumber : www.suara.com

  • Share